JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, menyatakan bahwa penggunaan dana infak dan sedekah lebih fleksibel dibandingkan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saya kira kalau zakat ini mungkin perlu lebih dirinci. Karena zakat ini harus diterima oleh kelompok-kelompok yang spesifik yang di dalam wacana fikih sebagai kelompok-kelompok yang menjadi target yang diperbolehkan menerima zakat, tidak semua orang boleh ikut menerima,” ujar Gus Yahya, Senin (13/1/2025).
Ketua PBNU, Gus Yahya, merespons usulan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, yang menyarankan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Gus Yahya menjelaskan bahwa penggunaan dana zakat diatur dalam fikih, yang menetapkan delapan golongan (asnaf) penerima zakat. Jika dana zakat digunakan untuk membantu anak-anak miskin, hal tersebut sesuai dengan aturan. Namun, sasaran Program MBG mencakup siswa, ibu hamil, hingga balita, yang perlu didefinisikan agar sesuai dengan delapan asnaf.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kajian lebih mendalam mengenai pemanfaatan dana zakat untuk mendukung program tersebut agar tepat sasaran.
“(pemanfaatan) Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” kata dia.
Penggunaan infak dan sedekah untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap lebih fleksibel karena tidak terbatas hanya pada delapan golongan Asnaf.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG berpotensi meningkat hingga Rp140 triliun pada tahun 2025.
“Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan.
Zulhas menyampaikan bahwa anggaran MBG yang disetujui DPR RI untuk tahun 2025 sebesar Rp71 triliun. Program ini akan mulai berjalan pada Januari hingga April dengan target 3 juta pelajar penerima manfaat.
Selanjutnya, dari April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat diperkirakan meningkat hingga 6 juta pelajar.
“Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.
